ISTANBUL, Newsantara.co – Dalam perkembangan signifikan terkait masa depan Gaza, pejabat tinggi Hamas, Ghazi Hamad, menyatakan kesediaan kelompoknya untuk menyerahkan kekuasaan pemerintahan di Jalur Gaza. Pernyataan ini disampaikan dalam wawancara dengan CNN, Jumat (26/9/2025).

“Kami siap untuk tidak memerintah Gaza, kami tidak keberatan,” tegas Hamad. Namun, dia menekankan bahwa eksistensi Hamas sebagai bagian dari rakyat Palestina tidak boleh diabaikan.

Diajukan setelah Rencana Perdamaian AS

Pernyataan Hamad muncul setelah mantan Presiden AS Donald Trump memaparkan rencana perdamaian 21 poin kepada para pemimpin Arab dan Muslim di sela-sidang PBB.

Rencana tersebut, seperti dilaporkan Channel 12 Israel, mengusulkan pemerintahan Gaza tanpa keterlibatan Hamas, dengan pasukan keamanan gabungan dan pendanaan rekonstruksi dari negara-negara Arab.

Bersyarat pada Kesepakatan Menyeluruh

Menanggapi proposal AS yang meminta pembebasan semua sandera, Hamad menyatakan bahwa Hamas menginginkan kesepakatan menyeluruh. “Kami ingin mengembalikan semua sandera dalam 24 jam, tetapi Israel yang menolak,” ujarnya. Dia membantah tuduhan bahwa sandera digunakan sebagai tameng manusia.

Bantah Tuduhan dan Kisah Selamat dari Serangan

Hamad juga mengklaim selamat dari serangan udara Israel di Doha pada 9 September, yang menurutnya sebuah “keajaiban”. Serangan tersebut dikabarkan menewaskan sejumlah anggota delegasi Hamas.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap pada tujuan perang: membebaskan sandera, menghancurkan kemampuan militer dan pemerintahan Hamas, serta memastikan Gaza tidak lagi menjadi ancaman.

Konflik yang berlangsung sejak Oktober 2023 telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah.