Pemerintah Buka Peluang KPR Subsidi untuk Pekerja Media, Syarat Penghasilan Naik Jadi Rp14 Juta
JAKARTA, Newsantara.co — Pemerintah memperluas akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi bagi pekerja media. Namun syarat untuk mendapatkan program KPR tersebut dianggap ‘gak Ngotak’ atau gak masuk akal bagi sebagian besar kalangan pekerja media.
Melalui kolaborasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian PUPR, BTN, dan BP Tapera, program ini menaikkan batas penghasilan maksimal peserta dari Rp8 juta menjadi Rp14 juta per bulan. Sementara penghasilan wartawan secara umum masih setara bahkan di bawah UMR.
Berbagai asosiasi wartawan, seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), serta Pewarta Foto Indonesia (PFI), menolak program tersebut.
Mereka menilai, KPR ini sebenarnya bisa diakses oleh warga negara yang memenuhi persyaratan lama. Persyaratan itu di antaranya belum memiliki rumah, penghasilan maksimal Rp 7 juta (lajang) atau Rp 8 juta (mereka yang berkeluarga). Bunganya ditetapkan 5 persen fix dan uang muka 1 persen dari harga rumah.
“Subsidi rumah mestinya bukan berdasarkan profesi tapi untuk warga yang membutuhkan dengan kategori penghasilan, apapun profesinya,” kata Ketua Umum PFI, Reno Esnir, dalam keterangannya, dikutip Rabu.
Sementara itu, Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria menegaskan, kebijakan ini menyasar pekerja media—baik jurnalis maupun tenaga pendukung produksi—yang kerap terjebak sebagai “kelas menengah” sulit beli rumah.
“Sudah 1.100 karyawan media dapat rumah lewat program ini. Tahun 2025, kami buka kuota lebih besar,” ujar Nezar dalam sosialisasi Akselerasi Kepemilikan Rumah bagi Karyawan Media di Jakarta, Rabu (23/4).
Dua Skema Utama: FLPP+SBUM dan TAPERA
Pekerja media bisa memilih dua opsi:
- FLPP + SBUM: Bunga tetap 5% selama 20 tahun, uang muka ringan, khusus MBR.
- TAPERA: Untuk peserta aktif iuran minimal 12 bulan, bisa digunakan beli, bangun, atau renovasi rumah pertama.
BTN memberikan fasilitas khusus seperti diskon administrasi bagi yang menggunakan payroll bank tersebut.
Data Terintegrasi, Seleksi Tanpa SKW
Kominfo menggandeng BPS memastikan data pekerja media masuk dalam sistem Regsosek. Seleksi tidak memerlukan sertifikasi wartawan (SKW), cukup verifikasi dari perusahaan tempat bekerja.
Antisipasi Tantangan Daya Beli
Data BI mencatat penurunan kredit rumah sederhana sejak 2024. Program ini diharap jadi solusi gap kebutuhan vs keterjangkauan.
Cara Daftar:
- Kunjungi kantor BTN terdekat
- Akses platform digital SI KASEP
“Kolaborasi asosiasi media dan perusahaan kunci sukses program ini,” pungkas Nezar.
Dengan pendekatan berbasis data, pemerintah targetkan percepatan penurunan backlog perumahan sekaligus dongkrak kesejahteraan pekerja media. (Red.)
