NEWSANTARA.CO.ID, Jakarta — Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi menyatakan bahwa Presiden Jokowi “tak terkait dengan penyadapan” dan meminta agar proses pengadilan Ahok “jangan dikaitkan dengan Presiden”. Namun Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik justru menilai pernyataan Johan Budi ini keliru besar.
“Ia salah. Presiden justru terkait dengan isu penyadapan, karena sebagai end-user badan intelejen, presiden adalah pihak pertama yang harus memastikan kontrol demokratik terhadap lembaga-lembaga intelejen,” kata dia kepada Newsantara.co.id, Kamis (2/2).
Dengan demikian, lanjutnya, presiden berkewajiban untuk tanggap terhadap keluhan adanya kemungkinan penyalahgunaan otoritas oleh lembaga yang berada di bawah kontrolnya. Kendati demikian, sikap dan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, jangan ditafsirkan oleh istana sebagai serangan terhadap Presiden.
Justru, itu perlu diterima secara wajar sebagai “a cry for help” yang disampaikan oleh seorang warga negara kepada presidennya yang ditempatkannya secara terhormat sebagai “Primus Solus”.
“Presiden Jokowi seharusnya dapat memerintahkan suatu penyelidikan independen terhadap kemungkinan badan-badan intejen dimanfaatkan secara melanggar hukum untuk kepentingan politik,” ujarnya melanjutkan.
Ini sekaligus bisa menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa ketaatan penuh dari badan-badan intelejen pada norma hukum dan hak asasi manusia berada pada tempat seharusnya. Menurut Rachland tanggapan yang benar terhadap masalah sangat serius ini akan ikut menentukan apakah Jokowi sebagai presiden memenuhi semua syarat sebagai presiden yang demokratik atau tidak di masyarakat. (Red.)
