JAKARTA, Newsantara.co — Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) berusaha percepat pengentasan kemiskinan dan stunting, terkhusus di NTT.
Sebagai tindaklanjut komitmen tersebut bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Dua perguruan tinggi, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan Universitas Brawijaya (UB), membentuk Konsorsium Perguruan Tinggi (KPT) untuk pengentasan kemiskinan dan stunting di NTT yang memiliki angka prevalensi tinggi.
Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji menegaskan akan mendukung KPT dengan membuka ruang kerja bagi KPT. Pihaknya akan terus berjuang menurunkan jumlah anak stunting khususnya di NTT yang angka prevalensinya tinggi dan Provinsi Jawa Barat dengan jumlah anak stunting terbanyak.
“Kami membuka ruang kerja bagi pelaksanaan aksi KPT untuk mendukungnya,” jelasnya di kantor Kemendukbangga/BKKBN, Sabtu (8/3).
Ia juga mengatakan program Presiden RI dan Wakil Presiden RI Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bagi anak sekolah saja. Program itu juga akan difokuskan pada ibu hamil, menyusui, balita non-PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).
“Pelaksanaan MBG di NTT juga akan fokus dengan sasaran ibu hamil, ibu menyusui, balita Non-PAUD dengan kolaborasi kami mengerahkan para Penyuluh KB (PKB) dan para Tim Pendamping Keluarga (TPK). Program ini akan dilaksanakan melalui Kampung Berkualitas yang sudah terbentuk sangat mapan dengan memastikan menu-menu dari pangan lokal dan outcome-nya,” tambahnya.
Menurut data Survey Kesehatan Indonesia tahun 2023, angka prevalensi stunting di NTT masih 37,9 persen. Angka yang masih terbilang sangat tinggi dibanding angka prevalensi stunting nasional yaitu 21,5 persen. Gubernur NTT yang turut hadir pada kesempatan yang sama berharap segala upaya yang dilakukan dalam pengentasan stunting di NTT harus berdampak dan terukur. (Red.)
