Upaya Pemerintah Sejahterakan Pekerja Pers
JAKARTA, Newsantara.co – Pemerintah resmi meluncurkan program rumah subsidi khusus wartawan sebagai bentuk dukungan terhadap kesejahteraan insan pers. Program ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan hunian terjangkau bagi para jurnalis yang selama ini menjadi pilar penting demokrasi.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Meutya Hafid, menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen nyata pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup wartawan.
“Banyak wartawan yang masih kesulitan mengakses perumahan layak. Melalui program ini, kami ingin memastikan mereka memiliki tempat tinggal yang layak dan terjangkau,” ujar Meutya dalam konferensi pers di Jakarta.
Kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), serta Badan Pusat Statistik (BPS) memungkinkan realisasi program ini. Menteri Perumahan Rakyat, Maruarar Sirait, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara khusus memerintahkan agar wartawan masuk dalam skema bantuan perumahan subsidi.
“Presiden ingin memastikan bahwa profesi wartawan, sebagai pilar keempat demokrasi, mendapat perhatian serius. Program ini bukan sekadar bantuan, tapi investasi bagi masa depan demokrasi Indonesia,” tegas Maruarar.
1.000 Unit Rumah Subsidi Tahap Pertama
Program ini akan menyediakan 1.000 unit rumah subsidi bagi wartawan di berbagai daerah. Peluncuran perdana direncanakan pada 6 Mei 2025, dengan penyerahan 100 kunci rumah kepada wartawan terpilih.
Untuk menjamin transparansi, proses seleksi akan melibatkan Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). “Kami sadar permintaan akan tinggi, tapi kami pastikan seleksi berjalan adil dan tepat sasaran,” kata Maruarar.
Syarat Lebih Fleksibel, Penghasilan Disesuaikan
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa syarat penerima subsidi diperlonggar. Wartawan di Jabodetabek dengan penghasilan hingga Rp13 juta (berkeluarga) atau Rp11-12 juta (lajang) tetap bisa mengajukan.
“Awalnya batas penghasilan Rp7-8 juta, tapi setelah melihat peran vital wartawan, kami sesuaikan agar lebih banyak yang terbantu,” jelas Amalia.
Dukungan untuk Demokrasi yang Lebih Kuat
Meutya Hafid menekankan bahwa kesejahteraan wartawan adalah fondasi demokrasi yang sehat. “Wartawan yang sejahtera akan bekerja lebih optimal, tanpa terbebani urusan tempat tinggal. Ini bukan hanya simpati, tapi aksi nyata,” tegasnya.
Program ini diharapkan menjadi langkah awal dalam meningkatkan kualitas hidup insan pers, sekaligus memperkuat peran jurnalis dalam menjaga demokrasi Indonesia. (Red.)
