LBH Bandung Kecam Kriminalisasi Pelapor Korupsi BAZNAS Jabar, yang Kini Justru Berstatus Tersangka oleh Polisi
BANDUNG, Newsantara.co – Polda Jawa Barat menetapkan mantan Kepala Kepatuhan BAZNAS Jabar, Tri Yanto, sebagai tersangka atas tuduhan ilegal akses dan pembocoran dokumen rahasia. Padahal, Tri sebelumnya melaporkan dugaan korupsi dana zakat Rp9,8 miliar dan hibah APBD Rp3,5 miliar di lingkungan BAZNAS Jabar.
LBH Bandung mengecam keras penetapan tersangka ini, menyebutnya sebagai bentuk kriminalisasi pelapor (whistleblower) yang dilindungi Undang-Undang.
Heri Pramono, Direktur LBH Bandung, menegaskan bahwa pelapor korupsi tidak boleh dipidana selama laporan diberikan dengan itikad baik, sesuai UU Perlindungan Saksi dan Korban serta UU Tipikor.
Pelapor Malah Dijerat UU ITE
Tri Yanto melaporkan dugaan korupsi sejak 2021 ke Inspektorat Pemprov Jabar, BAZNAS RI, dan penegak hukum. Namun, alih-alih ditindaklanjuti, identitasnya bocor ke terlapor, dan ia justru diputus kerja sepihak dengan alasan pelanggaran disiplin.
Kini, Polda Jabar menjeratnya dengan Pasal 48 jo Pasal 32 UU ITE terkait tuduhan pembocoran dokumen. LBH Bandung menilai ini sebagai pembalasan (retaliation) yang melemahkan upaya pemberantasan korupsi.
Desakan kepada Polda Jabar dan LPSK
LBH Bandung mendampingi Tri secara hukum dan mendesak:
- Polda Jabar menghentikan proses hukum terhadap Tri dan beralih menyelidiki laporan korupsinya.
- LPSK dan Komnas HAM segera memberikan perlindungan saksi, mengingat pengajuan Tri masih dalam proses.
- Inspektorat Pemprov Jabar dan BAZNAS RI transparan menyampaikan hasil pemeriksaan.
“Negara harus hadir melindungi whistleblower, bukan justru mengkriminalisasinya. Ini preseden buruk bagi pemberantasan korupsi,” tegas Heri.
Tri Yanto telah diperiksa Polda Jabar pada 26 Mei 2025 dan berstatus tersangka. Kasus ini memantik sorotan publik, terutama karena melibatkan lembaga zakat yang seharusnya dikelola secara akuntabel.
Update Terkini:
Tri telah mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK dan Komnas HAM, namun hingga kini belum ada kepastian. Sementara laporan korupsinya masih tahap klarifikasi di penegak hukum.
