Shelter ini Cegah Eksploitasi dan Perdagangan Orang

PONTIANAK, Newsantara.co – Pemerintah mempercepat pembangunan shelter perlindungan pekerja migran di perbatasan Kalimantan Barat (Kalbar) untuk menangkal praktik perdagangan orang (TPPO) dan eksploitasi. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menegaskan, langkah ini penting mengingat maraknya modus penipuan perekrutan ilegal.

“Modus TPPO semakin canggih, dari pemalsuan dokumen, penyalahgunaan visa turis, hingga iming-iming gaji tinggi di media sosial. Shelter di perbatasan Kalbar akan menjadi tempat perlindungan pertama bagi korban,” tegas Karding di Pontianak, Sabtu (22/6/2025).

Ia mencontohkan kasus pekerja migran di Myanmar yang terjebak iklan palsu, diculik, dan disiksa berbulan-bulan. “Korban bukan hanya warga desa, tapi juga sarjana dan pengusaha. Modus ini terorganisir seperti narkoba, tetapi korbannya nyawa manusia,” ujarnya.

95% Kasus TPPO Terjadi pada Pekerja Ilegal

Karding mengungkapkan, 95-97% kasus TPPO menimpa pekerja migran yang berangkat tanpa prosedur resmi. “Mereka berangkat hanya bermodal paspor atau visa turis, tanpa pelatihan, akhirnya jadi korban eksploitasi hingga kehilangan nyawa,” paparnya.

Kalbar menjadi titik rawan karena memiliki enam pintu perbatasan resmi dan lebih dari 70 jalur tikus. Banyak pekerja dari Jawa, NTB, dan Sulsel menggunakan Kalbar sebagai pintu ke luar negeri. “Kita harus hentikan praktik calo dan mafia yang membahayakan warga,” tegasnya.

Reformasi Pelayanan Migran di Era Prabowo

Karding menjelaskan, Kementerian P2MI baru dibentuk di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang sangat peduli pada nasib pekerja migran. “Presiden punya dua mandat: perlindungan maksimal bagi TKI dan peningkatan devisa dari sektor migran,” jelasnya.

Pada 2023, devisa pekerja migran mencapai Rp253,3 triliun dari 297.000 penempatan resmi. Namun, dari 1,7 juta permintaan tenaga kerja luar negeri, baru 17% terpenuhi. “Kami dorong reformasi pelayanan agar lebih cepat, murah, dan bebas pungli,” tandas Karding.

Dengan adanya shelter dan penguatan sistem, pemerintah berharap angka TPPO bisa ditekan dan pekerja migran bisa berkontribusi lebih aman bagi perekonomian nasional.