^{Foto: Budayawan Kalimantan Barat, Syafaruddin Daeng Usman (kanan, berdiri) dan dosen Arsitek Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, Emiliya Kalsum (kiri, duduk) di seminar budaya di Gedung Theater II Kompleks Rektorat Untan di Pontianak, Sabtu, 4 Juli 2026. (Foto: Zulkifli HZ)}

NEWSANTARA.CO, Pontianak — Sejarah sebuah kota tidak hanya tersimpan dalam arsip dan naskah kuno namun juga dalam peta. Bagi para sejarawan, peta kolonial merupakan sumber primer yang memperlihatkan bagaimana sebuah kota tumbuh, berubah, dan berkembang. Demikian pula dengan Pontianak, Budayawan dan sejarawan Kalimantan Barat, Syafaruddin Daeng Usman mengungkapkan jejak perkembangan kota ini dapat ditelusuri melalui rangkaian peta kolonial sejak awal abad ke-19 hingga penghujung abad ke-19.

“Pada awal abad ke-19, Pontianak mulai dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan penting di pesisir barat Kalimantan. Meskipun belum ditemukan peta rinci Kota Pontianak yang dibuat tepat pada tahun 1822, atlas dan peta kawasan Borneo pada periode itu, telah menempatkan Pontianak sebagai salah satu bandar utama di muara Sungai Kapuas,” papar H Syafaruddin Daeng Usman S.Pd SH MH di seminar budaya di Gedung Theater II Kompleks Rektorat Untan di Pontianak, Sabtu, 4 Juli 2026.

Dikatakannya posisi ini menunjukkan kota Pontianak mulai memiliki arti penting dalam jaringan perdagangan dan pelayaran regional. Jika dibandingkan dengan bandaraya kuno yang telah eksis di Kalimantan Barat, seperti Ketapang, Sukadana, Mempawah, Sambas, hingga Sintang.

“Jika dibandingkan dengan kota modern saat ini, wajah Pontianak ketika itu sangat berbeda. Sungai Kapuas dan sungai Landak menjadi urat nadi kehidupan. Jalur air berfungsi sebagai sarana transportasi utama, sementara jalan darat masih terbatas. Permukiman berkembang mengikuti tepian sungai, membentuk pola kota yang memanjang sesuai aliran air,” kata Syafaruddin Daeng Usman.

Menurutnya perubahan Pontianak mulai tampak pada dekade 1880-an ketika Topographisch Bureau di Batavia (Jakarta), melakukan pemetaan yang lebih sistematis terhadap wilayah pemerintahan Hindia Belanda di Kalimantan Barat. Salah satu hasilnya adalah peta berjudul Kaart van den vierkanten paal gouvernements grondgebied te Pontijanak yang diterbitkan pada tahun 1887.

“Peta tersebut merupakan salah satu dokumen kartografi paling penting dalam sejarah Pontianak. Alasannya memperlihatkan secara rinci kawasan pemerintahan kolonial yang dikenal Duizend Vierkante Paal (Tanah Seribu Persegi, Red),” kata Syafaruddin, yang juga Ketua Umum Dewan Harian Daerah (DHD) 45 Kalimantan Barat periode 2024-2025.

DHD 45 sendiri merupakan organisasi yang melestarikan nilai-nilai sejarah dan semangat juang kemerdekaan Indonesia. Aktif mengadakan seminar sejarah, mendorong pengusulan pahlawan daerah, serta bekerja sama dengan lembaga pemerintah daerah.

Melalui peta tersebut, lanjutnya, terlihat kawasan pemerintahan kolonial telah ditata rapi dan lebih teratur. Jalan-jalan mulai dibangun, batas tanah pemerintahan digambar dengan jelas, sementara tepian sungai Kapuas berfungsi sebagai pusat administrasi, perdagangan, dan pelabuhan. Bangunan-bangunan penting, seperti rumah pejabat, kantor pemerintahan, gudang, serta dermaga, mulai membentuk inti kota kolonial.

“Tidak jauh dari kawasan pemerintahan Belanda, berdiri Keraton Kesultanan Pontianak yang tetap menjadi pusat kekuasaan lokal. Hubungan antara kawasan kesultanan dan wilayah administrasi colonial, menunjukkan bagaimana dua sistem pemerintahan hidup berdampingan pada akhir abad ke-19. Kawasan utara, pemerintahan Bumi Putera. Kawasan Selatan, pemerintahan Belanda,” tutur Syafaruddin Daeng Usman.

Pada tahun 1889, imbuhnya, pemetaan berlanjut melalui seri Residentie Wester-Afdeeling van Borneo: Weg- en Rivierkaart. Peta berskala 1:50.000 dan 1:200.000 ini, tidak hanya menggambarkan Pontianak tetapi juga jaringan jalan dan sungai di seluruh wilayah Karesidenan Kalimantan Barat.

“Peta tersebut terlihat bahwa sungai Kapuas tetap menjadi koridor utama mobilitas masyarakat. Kemudian pembangunan jalan darat mulai menghubungkan pusat kota dengan kawasan di sekitarnya,” ujarnya.

Menjelang tahun 1895, lanjutnya, tata ruang Pontianak semakin matang. Berbagai kajian sejarah menggunakan peta edisi pembaruan tahun 1895, menunjukkan perkembangan kawasan pemerintahan, permukiman, dan perdagangan di kota ini.

“Pada periode tersebut, Pontianak telah berkembang sebagai kota pelabuhan yang memiliki pusat administrasi colonial. Kemudian mulai terbentuk kawasan perdagangan dan permukiman multietnis. Misalnya terdiri atas komunitas Melayu, Bugis, Banjar, Arab, dan Tionghoa,” ucap Syafaruddin Daeng Usman yang juga Ketua Harian Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kalimantan Barat periode 2025-2030.

Masih dalam analisis dia, kawasan yang kini dikenal sebagai Taman Alun Kapuas, belum berfungsi sebagai taman kota. Berdasarkan peta-peta kolonial akhir abad ke-19, lokasi tersebut masih bagian dari tepian Sungai Kapuas yang dimanfaatkan sebagai ruang aktivitas pelabuhan, tempat perahu bersandar, serta akses menuju kawasan pemerintahan dan perdagangan.

“Baru beberapa dekade setelah Indonesia merdeka, kawasan ini bertransformasi menjadi ruang publik yang kemudian dikenal sebagai Taman Alun Kapuas,” timpal Syafaruddin Daeng Usman.

Bagi peneliti sejarah, sambungnya, peta-peta kolonial tersebut memiliki nilai yang jauh melampaui fungsi navigasi. Melalui setiap garis sungai, jalan, dan bangunan yang digambar, tersimpan kisah mengenai bagaimana Pontianak berkembang. Diawali sebuah bandar Sungai yang menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan di Kalimantan Barat.

“Peta-peta itu mengingatkan bahwa identitas Pontianak dibentuk oleh sungai, oleh aktivitas pelayaran, dan oleh perjumpaan berbagai komunitas. Menjadikan kota ini sebagai salah satu simpul penting di pesisir barat Pulau Kalimantan,” ulas Syafaruddin Daeng Usman. (Mahmudi)