NEWSANTARA.CO, Jakarta — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya, setelah dua tahun menduduki kursi tersebut. Langkah ini secara resmi, setelah ia menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto, Gibran pada Kamis (12/11/2026), dengan mendatangi Gedung MPR untuk menyerahkan dokumen yang sama, menandai berakhirnya masa jabatannya sebagai orang nomor dua di Indonesia.
Posisi Gibran di jabatan Wakil Presiden semakin hilang legitimasi setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan Surat Keterangan (Suket) Pendidikan yang bersangkutan tidak sah. Sementara itu sebelumnya gugatan riwayat pendidikan Gibran di Mahkamah Konstitusi (MK) juga diterima.
Kronologi: Dari Gugatan Suket hingga Pengunduran Diri
Polemik yang berujung pada mundurnya Gibran bermula dari sengketa Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan suket tersebut karena dinilai cacat substansi dan prosedur . Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kemudian secara resmi mencabut suket bernomor 9149/D.D1/KS/2019 itu pada 11 November 2026 .
Di sisi lain, gelombang protes mahasiswa terus berdatangan. Pada 10 November 2026, puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi seperti GMNI, PMII, dan HMI berdemonstrasi di depan Gedung DPR. Mereka menuntut pemakzulan Gibran serta mendesak DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) . Isu penyadapan juga mencuat, meski Menteri Koordinator Bidang Hukum Yusril Ihza Mahendra menyatakan belum dapat memastikan apakah Gibran termasuk target penyadapan terhadap Presiden Prabowo .
Di tengah tekanan politik yang meningkat, Gibran menemui Prabowo pada 10 November 2026. Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan niatnya mundur untuk menghentikan polemik berkepanjangan.
“Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” ujar Gibran, Kamis (12/11/2026).
Prabowo tidak melarang niat tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden tidak menahan Gibran.
Sementara itu, DPR bergerak cepat. Sebanyak 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran, melampaui syarat minimal 25 anggota. Usulan itu dijadwalkan masuk agenda Rapat Paripurna pada 12 November 2026.
Akhir Jabatan; Gibran ke MPR dan Bertemu Prabowo
Pada Kamis pagi, Gibran tiba di kompleks Parlemen, Senayan, dengan mengenakan jas hitam dan dasi merah, membawa map putih berisi surat pengunduran diri. Ia disambut Ketua MPR Ahmad Muzani dan pimpinan MPR lainnya. Pertemuan berlangsung sekitar 20 menit.
“Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan maksud kedatangannya menemui kami sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu untuk menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Muzani dalam konferensi pers.
Muzani membacakan inti surat tersebut: “Dengan hormat, dengan ini saya Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029 menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri”.
Dalam surat itu, Gibran menyatakan keputusannya diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara. “Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri,” demikian bunyi surat yang dibacakan Muzani.
Usai menyerahkan surat, Gibran berpamitan dan berpelukan dengan pimpinan MPR. Ekspresinya tampak sedih sebelum meninggalkan gedung . Ia kemudian kembali ke Istana Wapres dan disambut riuh oleh relawan yang telah menunggu sejak pagi.
Sebelum ke MPR, Gibran juga telah bertemu Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma untuk menyampaikan pengunduran diri secara langsung. Surat yang sama diserahkan kepada Presiden.
Dengan mundurnya Gibran, jabatan Wakil Presiden RI resmi kosong. MPR memiliki waktu maksimal 60 hari untuk mengisi kekosongan tersebut sesuai ketentuan konstitusi.
