Pengelolaan Pendidikan di AS Kembali Diserahkan ke Negara Bagian
WASHINGTON, Newsantara.co — Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, resmi menandatangani perintah eksekutif untuk membubarkan Kementerian Pendidikan pada Kamis (20/3) di Gedung Putih. Langkah ini bertujuan mengembalikan wewenang pendidikan ke tingkat negara bagian dan lokal, sejalan dengan janji kampanye Trump untuk mengurangi campur tangan pemerintah federal.
Dalam acara yang dihadiri oleh siswa, tenaga pendidik, beberapa gubernur, dan komisaris pendidikan dari Partai Republik, Trump menegaskan bahwa pendidikan harus berada di bawah kendali negara bagian.
“Kami akan mengembalikan pendidikan ke negara bagian di mana seharusnya berada,” ujarnya.
Trump memerintahkan Menteri Pendidikan, Linda McMahon, untuk mengambil “semua langkah yang diperlukan” guna mempercepat proses penutupan Kementerian Pendidikan. Namun, pembubaran penuh memerlukan persetujuan Kongres, sehingga perintah eksekutif ini menjadi langkah awal yang memicu perdebatan politik di Washington.
Kritik terhadap Kinerja Kementerian Pendidikan
Gedung Putih menilai Kementerian Pendidikan gagal meningkatkan kualitas pendidikan meskipun telah menghabiskan triliunan dolar selama 46 tahun terakhir. Mereka menyoroti rendahnya hasil ujian nasional dan keterampilan literasi siswa sebagai bukti buruknya pengelolaan lembaga tersebut.
“Data terbaru menunjukkan adanya krisis nasional. Anak-anak kita tertinggal jauh,” ujar Harrison Fields, wakil sekretaris pers utama Gedung Putih, dalam pernyataannya kepada USA TODAY.
Sejalan dengan kebijakan ini, lebih dari 1.300 pegawai Kementerian Pendidikan menerima pemberitahuan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai bagian dari program pengurangan tenaga kerja besar-besaran yang dikoordinasikan oleh Departemen Efisiensi Pemerintah di bawah Elon Musk. Sejak awal masa jabatan keduanya, Trump memangkas jumlah pegawai kementerian dari 4.133 menjadi 2.183 orang.
Kontroversi dan Tantangan Hukum
Kebijakan ini memicu reaksi keras dari kelompok progresif dan beberapa anggota Partai Demokrat. Mereka menilai langkah Trump sebagai upaya membongkar program-program pendidikan penting yang didanai pemerintah federal, termasuk dukungan bagi sekolah negeri dan perlindungan bagi siswa berpenghasilan rendah.
Selain itu, kebijakan ini hampir pasti akan menghadapi gugatan hukum, mengingat upaya serupa untuk menutup Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) sebelumnya diblokir oleh hakim distrik federal di Maryland.
Meski menghadapi tantangan hukum dan politik, Trump tetap mendorong kebijakan ini dengan alasan bahwa negara bagian memiliki pemahaman lebih baik mengenai kebutuhan pendidikan di wilayah mereka. Iowa dan Indiana disebut sebagai contoh sukses dalam mengelola pendidikan secara mandiri.
Implikasi bagi Pendidikan di AS
Jika Kementerian Pendidikan resmi dibubarkan, otoritas penuh akan dikembalikan ke negara bagian dan dewan lokal. Hal ini berpotensi memperluas pilihan sekolah swasta dan berbasis agama, yang selama ini didukung oleh Partai Republik. Sebaliknya, program-program yang mendukung keberagaman dan kesetaraan di sekolah negeri kemungkinan besar akan mengalami pemangkasan signifikan.
Sementara itu, Linda McMahon menegaskan bahwa dana federal untuk program pengampunan pinjaman siswa dan bantuan pendidikan lainnya tetap akan tersedia. Namun, skeptisisme tetap muncul dari kalangan Demokrat dan beberapa anggota Partai Republik yang khawatir terhadap dampak jangka panjang kebijakan ini bagi siswa Amerika.
Kebijakan Trump ini menjadi ujian baru bagi batas kewenangan eksekutif di Amerika Serikat, sekaligus membuka babak baru perdebatan panjang mengenai masa depan pendidikan di negara tersebut. (Red.)
