Bantuan Stimulus Anggarannya Dialihkan ke Bantuan Subsidi Upah
JAKARTA, Newsantara.co — Pemerintah membatalkan rencana pemberian diskon tarif listrik 50% untuk pelanggan 1.300 VA ke bawah pada Juni-Juli 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, proses penganggaran yang lambat menjadi penyebab utama batalnya program ini.
“Kami sudah rapat dan menyimpulkan bahwa penganggaran tidak bisa mengejar target pelaksanaan di Juni-Juli. Akhirnya, diskon listrik tidak bisa dijalankan,” ujar Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/6).
Sebagai gantinya, pemerintah mengalihkan anggaran tersebut ke Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. Sri Mulyani menegaskan, data BPJS Ketenagakerjaan sudah siap, sehingga BSU bisa segera disalurkan.
Lima Paket Stimulus Ekonomi Senilai Rp24,44 Triliun
Pemerintah menyiapkan lima program stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global. Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp24,44 triliun, dengan rincian:
- Diskon transportasi (Rp0,94 triliun dari APBN)
- Diskon tarif tol (Rp0,65 triliun dari non-APBN)
- Tambahan bansos (Rp11,93 triliun dari APBN)
- Bantuan Subsidi Upah (BSU) (Rp10,72 triliun dari APBN)
- Perpanjangan diskon iuran JKK (Rp0,2 triliun dari non-APBN)
“Dana ini bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi nasional,” tegas Sri Mulyani.
Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap dinamika geopolitik global yang mempengaruhi perekonomian Indonesia. Sebagian besar dana berasal dari APBN (Rp23,59 triliun), sementara sisanya (Rp850 miliar) dari swasta. (Red.)
