Aturan Holding BUMN Dianggap Melenceng dari Konstitusi
JAKARTA — Salah satu kebijakan terbaru dari pemerintah pada awal tahun 2017 ini adalah soal holdingisasi BUMN. Disahkannya PP No. 72 tahun 2017 perubahan atas PP No 44 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan, dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN menuai banyak polemik di kalangan akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Polemik tersebut dibarengi dengan Konfrensi…