DUBAI, Newsantara.co – Menteri Komunikasi dan Informatika RI Meutya Hafid menegaskan bahwa pengembangan kecerdasan buatan (AI) harus inklusif dan adil bagi semua bangsa, bukan dikuasai segelintir negara. Pernyataan ini disampaikannya dalam forum teknologi bergengsi “Machines Can See 2025” di Dubai, Uni Emirat Arab.
“AI harus mencerminkan keberagaman global, bukan hanya kepentingan negara maju,” tegas Meutya dalam sesi panel “Wanted: AI to Retain and Attract Talents to the Country“.
Indonesia, dengan 212 juta pengguna internet dan populasi terbesar keempat dunia, disebutnya sedang memainkan peran strategis dalam pembangunan ekosistem AI yang bertanggung jawab. Pemerintah fokus pada tiga aspek utama: pendidikan, ketahanan pangan, dan layanan publik berbasis AI.
AI untuk Kesejahteraan Rakyat
Meutya memaparkan sejumlah inisiatif konkret Indonesia, termasuk:
- Aplikasi AI ketahanan pangan untuk antisipasi krisis geopolitik.
- Sistem perlindungan sosial yang akan diluncurkan Agustus 2025.
- Layanan kesehatan gratis dan pemeriksaan diagnostik jarak jauh.
- Penyiapan 9 juta talenta digital hingga 2030.
“Presiden Prabowo menekankan keamanan pangan dan pendidikan sebagai prioritas. Kami yakin, manusia harus lebih cerdas dari AI itu sendiri,” ujarnya.
Dukung Konektivitas dan Diaspora Digital
Di bidang infrastruktur, pemerintah mempercepat pelelangan spektrum 2,6 GHz dan 3,5 GHz, perluasan serat optik, serta pembangunan pusat data berlatensi rendah.
Meutya juga menyoroti peran 8 juta diaspora Indonesia, termasuk 20.000 profesional di Silicon Valley. “Kami melihat mereka sebagai brain link, bukan brain drain,” katanya.
Pusat AI di Papua hingga Bandung
Untuk memastikan pemerataan, Indonesia membangun pusat keunggulan AI di Bandung, Surabaya, dan Papua. “Ini bukti komitmen kami bahwa AI harus inklusif,” tegas Meutya.
Forum ini menjadi panggung strategis bagi Indonesia untuk mendorong tata kelola AI global yang adil dan kolaboratif. (Red.)
