Headlines

Prabowo Klaim Angka Kemiskinan dan Pengangguran Indonesia Turun

Metode Pengukuran Kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) sudah Ketinggalan Zaman

SOLO, Newsantara.co – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan klaim penurunan angka kemiskinan absolut dan pengangguran di Indonesia berdasarkan laporan resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Pernyataan ini disampaikan dalam Penutupan Kongres PSI 2025 di Solo, Minggu (20/7/2025).

BPS melaporkan, tingkat pengangguran dan kemiskinan absolut turun. Ini data resmi,” tegas Prabowo.

Membaiknya Ekonomi: Data Terkini BPS

  • Kemiskinan turun menjadi 8,57% (September 2024), turun 0,46% dari Maret 2024.
  • Jumlah penduduk miskin berkurang 1,16 juta orang dalam 6 bulan terakhir.
  • Pengangguran menyusut ke 4,76% (Februari 2025), turun dari 4,82% tahun sebelumnya.
  • Upah buruh naik 1,78%, mencapai Rp3,09 juta/bulan.

Investasi Tembus Target Lebih Cepat

Prabowo juga mengungkap realisasi investasi telah melampaui proyeksi APBN 2025 sejak Agustus 2025, empat bulan lebih cepat dari rencana.

Menteri Investasi melaporkan, target investasi APBN 2025 sudah tercapai sekarang. Ini capaian luar biasa,” ujar Prabowo

BPS Tunda Rilis Data Kemiskinan Terbaru

Meski data terakhir menunjukkan tren positif, BPS menunda rilis statistik kemiskinan semester I-2025 untuk memastikan akurasi.

Kami tunda sementara untuk verifikasi lebih mendalam,” jelas pernyataan resmi BPS.

Sementara itu, Lembaga riset CELIOS menilai metode pengukuran kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) sudah ketinggalan zaman dan tidak akurat mencerminkan kondisi riil masyarakat. BPS mencatat kemiskinan Indonesia hanya 8,5% (24 juta jiwa), sementara Bank Dunia menyebut angka itu melonjak hingga 60,3% (172 juta jiwa) jika pakai standar global.

“BPS perlu reformasi metodologi. Angka kemiskinan hari ini harus memasukkan beban hidup seperti cicilan, akses internet, dan ketimpangan sosial,” tegas Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik CELIOS

Dampak Lemahnya Akurasi Survei
Perbedaan data ekstrem ini berisiko melemahkan kepercayaan publik dan menghambat penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran.