JAKARTA, Newsantara.co – Komisi IX DPR RI mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kebersihan dan pengolahan makanan yang jelas dan seragam untuk menyokong program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menekankan bahwa standar ini penting untuk menjamin keamanan dan kelayakan makanan bagi 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
“Setiap daerah saat ini memiliki standar kebersihan yang berbeda-beda. BGN harus segera membuat standardisasi yang jelas dan detail, termasuk SOP pengawasan, cara penyimpanan bahan pangan, dan langkah antisipasi jika terjadi gangguan,” tegas Nihayatul dalam siaran TV Parlemen, Kamis (4/9/2025).
Ia menyoroti keragaman fasilitas di lapangan, seperti ketiadaan pendingin atau genset cadangan di beberapa daerah, yang berisiko merusak bahan pangan dan membahayakan konsumen.
“Keberhasilan program MBG ini tanggung jawab bersama. Dengan SOP yang kuat, kita bisa mencegah risiko keracunan dan memastikan gizi benar-benar sampai kepada anak-anak, ibu hamil, dan balita dalam kondisi terbaik,” tambahnya.
Desakan ini muncul menyusul komitmen kuat Presiden Prabowo yang mengalokasikan anggaran hingga Rp 335 triliun dalam RUU APBN 2026 untuk program MBG. Presiden menegaskan bahwa program ini kunci untuk membangun generasi unggul Indonesia.
