Skors Dijatuhkan MK Akibat Skandal Telepon dengan Pemimpin Kamboja
BANGKOK, Newsantara.co – Mahkamah Konstitusi Thailand secara resmi memberhentikan sementara Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya, Selasa (1/7/2025). Keputusan ini diambil setelah pengadilan menerima petisi pelanggaran etika terkait kebocoran percakapan teleponnya dengan mantan PM Kamboja, Hun Sen.
Hakim memutuskan dengan suara bulat 7-2 untuk menskors Paetongtarn selama proses investigasi berlangsung. Pengadilan memberi waktu 15 hari baginya untuk mengajukan pembelaan.
Skandal ini memicu gelombang protes di Bangkok, terutama dari kelompok nasionalis yang menuntut pengunduran dirinya. Mereka menuding Paetongtarn terlalu lunak dalam menangani sengketa perbatasan dengan Kamboja, termasuk insiden tembak-menembak pada 28 Mei 2025 yang menewaskan seorang prajurit Kamboja.
Percakapan bocor itu diduga menunjukkan upayanya meredam ketegangan dengan Hun Sen, sambil mengkritik komandan militer Thailand yang vokal. Hal ini dianggap merugikan kedaulatan negara.
Selain sidang etika, Paetongtarn juga sedang diselidiki Komisi Anti-Korupsi Nasional. Jika terbukti bersalah, ia bisa dipecat secara permanen—mirip dengan nasib pendahulunya yang dijatuhkan tahun lalu.
Mahkamah Konstitusi Thailand kerap menjadi alat kelompok royalis untuk menjegal politisi oposisi. Keputusan ini semakin memanasakan situasi politik di Negeri Gajah Putih.
