YERUSALEM, Newsantara.co – Pemerintah Israel dikabarkan sedang mempersiapkan skema “migrasi sukarela” untuk mengusir warga Palestina dari Jalur Gaza ke negara ketiga. Rencana ini muncul di tengah negosiasi gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang masih berjalan alot.
Benjamin Netanyahu disebut telah berkoordinasi dengan pemerintahan AS untuk memindahkan warga Gaza ke luar negeri. Dalam pertemuan dengan Donald Trump, Netanyahu menyatakan bahwa Israel ingin memberi “kebebasan memilih” bagi warga Palestina yang ingin meninggalkan Gaza.
Namun, Hamas menolak keras rencana ini dan menuntut Israel sepenuhnya menarik pasukannya dari Gaza, termasuk dari Koridor Morag di selatan. Israel bersikukuh mempertahankan kendali atas wilayah tersebut, yang dinilai Hamas sebagai upaya memecah belah Gaza.
Kamp “Bantuan Kemanusiaan” atau Pemindahan Paksa?
Israel dilaporkan membangun “kota tenda” di Rafah sebagai tempat penampungan sementara sebelum warga Gaza dideportasi. Menteri Pertahanan Israel, Yosrael Katz, mengungkapkan bahwa 600.000 warga akan dipindahkan ke lokasi tersebut, dengan larangan kembali ke wilayah asal.
Kritik menyebut ini sebagai bentuk pembersihan etnis terselubung. Lembaga bantuan kemanusiaan yang diduga terkait AS-Israel, Gaza Aid Foundation (GAF), dituding membantu pembangunan “kamp konsentrasi” di selatan Gaza. Sejak Mei lalu, ratusan warga Palestina tewas saat mengantre bantuan makanan di pos-pos distribusi.
Respons Internasional dan Masa Depan Gaza
Trump menyatakan optimis bahwa “sesuatu yang baik akan terjadi” terkait rencana migrasi ini. Namun, banyak pihak mengkhawatirkan skema ini akan memperparah krisis kemanusiaan di Gaza.
Sementara negosiasi gencatan senjata terus berlangsung, Israel tampak bersiap untuk langkah kontroversial ini. Apakah warga Gaza benar-benar akan “rela” bermigrasi, atau ini hanyalah pemindahan paksa berkedok bantuan kemanusiaan? Jawabannya mungkin segera terungkap.
