JAKARTA, Newsantara co – Pemerintah pusat menggelontorkan anggaran sebesar Rp1.333 triliun untuk mendukung masyarakat miskin dan kelompok rentan sepanjang 2025. Anggaran tersebut disalurkan melalui berbagai program bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, serta penguatan UMKM.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, dana tersebut merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang langsung dinikmati oleh masyarakat.
“Ini bentuk komitmen pemerintah dalam mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegasnya dalam Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah di Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Rincian Penyaluran Anggaran
Beberapa program yang mendapat alokasi besar meliputi:
- Program Keluarga Harapan (PKH) dan bansos sembako
- Akses pembiayaan UMKM untuk dorong pertumbuhan usaha kecil
- Layanan kesehatan dan pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu
- Program ketahanan pangan dan energi, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG)
Sri Mulyani juga mengisyaratkan bahwa anggaran untuk 2026 akan lebih besar. “Presiden Prabowo Subianto akan umumkan detailnya dalam dua hari ke depan,” ujar Sri Mulyani.
Realisasi Belanja Negara 2025
Hingga semester I-2025, realisasi belanja negara mencapai Rp1.407,1 triliun (38,8% dari target APBN 2025), dengan rincian:
- Belanja Pemerintah Pusat (BPP): Rp1.006,5 triliun
- Transfer ke Daerah (TKD): Rp400,6 triliun
Pertumbuhan belanja negara sebesar 0,6% (year-on-year) mencerminkan strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global.
Proyeksi APBN 2026
Rancangan APBN 2026 menargetkan belanja negara pada kisaran 14,19-14,83% dari PDB, dengan fokus pada:
- Pendidikan dan kesehatan
- Penguatan ekonomi daerah
- Ketahanan pangan dan energi
Dengan kebijakan ini, pemerintah berupaya mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.
