JAKARTA, Newsantara.co – Alissa Wahid, Direktur Jaringan GUSDURian, mendesak pemerintah untuk mengedepankan kebijaksanaan dan melibatkan partisipasi publik dalam setiap perumusan kebijakan pajak baru. Hal ini disampaikan menanggapi gejolak penolakan terhadap kenaikan PBB-P2 yang terjadi di Pati dan Bone.
Alissa menegaskan bahwa kebijakan yang dibuat tanpa kajian mendalam dan partisipasi masyarakat hanya akan memicu perlawanan. “Dalam demokrasi, suara rakyat harus menjadi prioritas utama, bukan ditekan,” ujarnya dalam pernyataan di Jakarta, Minggu, (24/8/2025).
Ia memperingatkan, melemahnya kedaulatan sipil akan mengancam fondasi demokrasi Indonesia. GUSDURian pun menyoroti dua isu krusial dalam Tunas GUSDURian mendatang: penguatan demokrasi dan keadilan ekologi.
Alissa menyoroti parahnya kerusakan lingkungan akibat industri ekstraktif yang abai terhadap reklamasi. “Masyarakat adat terusir, lingkungan rusak, dan yang paling memprihatinkan, nyawa masyarakat menjadi taruhannya,” jelasnya.
Tunas GUSDURian 2025, yang akan dihadiri oleh 2.000 peserta termasuk tokoh-tokoh nasional, bertujuan merumuskan rekomendasi konkret untuk memperkuat demokrasi dan menegakkan keadilan ekologi di Indonesia, meneruskan nilai-nilai perjuangan Gus Dur.
