JAKARTA, Newsantara.co — Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi menutup sementara operasional 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini merupakan respons tegas BGN terhadap laporan keracunan MBG yang terjadi di beberapa lokasi.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan pihaknya tidak akan mentolerir pelanggaran yang membahayakan keselamatan penerima manfaat, terutama anak-anak dan ibu hamil.
“Penutupan sementara ini menjadi bagian dari proses audit dan evaluasi internal kami. Tujuannya jelas: memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Keselamatan masyarakat adalah prinsip utama yang tidak bisa kami tawar,” tegas Nanik di Jakarta, Selasa (30/9/2025).
Sebagian dapur yang dinonaktifkan tersebar di berbagai daerah, seperti SPPG Bandung Barat Cipongkor Cijambu, SPPG Bandung Barat Cipongkor Neglasari, SPPG Bandung Barat Cihampelas Mekarmukti, dan SPPG Banggai Kepulauan Tinangkung di Sulawesi Tengah.
Nanik mengungkapkan, keputusan lebih lanjut terhadap puluhan dapur tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hasil uji lab itu akan menjadi dasar BGN untuk menentukan tindak lanjut, mulai dari proses perbaikan, pemberian sanksi, hingga penguatan sistem pengawasan.
“Komitmen kami adalah memulihkan dan menjaga kepercayaan publik terhadap program MBG. Penguatan pengawasan mutu dan keamanan pangan akan kami tingkatkan,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh dapur MBG untuk melengkapi diri dengan alat uji (test kit) makanan. Hal ini merupakan bagian dari Standar Operasional Prosedur (SOP) baru yang wajib dijalankan guna mencegah terulangnya kasus keracunan.
“Kami bangga menjangkau 30 juta penerima, namun kami juga prihatin dengan insiden yang terjadi. Karena itu, kami menertibkan semua SPPG dan dapur MBG. Kami mewajibkan setiap dapur memiliki test kit untuk menguji makanan sebelum didistribusikan, serta menerapkan prosedur pencucian peralatan yang modern dan higienis sebagai langkah preventif,” jelas Presiden Prabowo di Jakarta, Senin (29/9/2025).
