LONDON, Newsantara.co – Empat negara sekutu AS, termasuk tiga negara G7 yakni Inggris, Australia, dan Kanada, secara resmi mengakui kedaulatan Negara Palestina pada Minggu (21/9/2025). Portugal langsung menyusul dengan pengumuman pengakuan yang sama di Markas Besar PBB, New York, menandai pergeseran besar dalam diplomasi Barat.
Langkah koordinatif ini merupakan pukulan diplomatik telak bagi Israel dan meningkatkan tekanan terhadap Amerika Serikat, yang masih bertahan dengan penolakannya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu langsung bereaksi dengan mengecam pengakuan tersebut sebagai langkah “absurd” yang “membahayakan keberadaan Israel.”
Pernyataan Sikap Para Pemimpin Dunia
Pengakuan ini diumumkan secara terkoordinasi menjelang pembukaan Sidang Majelis Umum PBB.
- Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menegaskan komitmennya pada solusi dua negara. “Untuk menghidupkan kembali harapan perdamaian, Inggris secara resmi mengakui Negara Palestina,” tulisnya di X.
- Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, tidak hanya mengakui tetapi juga menawarkan kerja sama. “Kanada mengakui Negara Palestina dan menawarkan kemitraan untuk membangun janji masa depan yang damai.“
- Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menyatakan langkah ini memenuhi aspirasi sah rakyat Palestina. Keputusannya “..mengakui aspirasi sah dan lama rakyat Palestina untuk memiliki negara sendiri.”
- Menteri Luar Negeri Portugal, Paulo Rangel, menekankan pentingnya tindakan lanjutan. “Momentum ini harus diikuti gencatan senjata segera dan akses bantuan kemanusiaan tanpa halangan,” tegasnya di New York.
Dampak dan Reaksi Internasional
Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyambut keputusan ini sebagai “langkah penting dan perlu menuju perdamaian yang adil dan abadi.” Pengakuan dari kekuatan-kekuatan Barat utama ini dinilai dapat membuka jalan bagi lebih banyak negara untuk menyusul, terutama setelah Sidang Majelis Umum PBB dimulai.
Dengan bergabungnya keempat negara ini, lebih dari 140 dari 193 anggota PBB kini telah mengakui kedaulatan Palestina. Langkah berani ini memperlebar jarak politik antara sekutu tradisional AS dengan Blok Barat lainnya, menandai babak baru dalam konflik Timur Tengah.
