JAKARTA, Newsantara.co – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria. Langkah strategis yang diusung adalah dengan memperkuat kolaborasi antar kementerian/lembaga (K/L) terkait.
“Saya setuju, kita perlu membentuk kelembagaan antar-sektor untuk memecah kebuntuan dalam proses reforma agraria selama ini,” tegas Raja Juli Antoni dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Menurut Menhut, kelembagaan ini akan menjembatani berbagai sektor dan para pengambil kebijakan untuk menindaklanjuti penyelesaian konflik agraria yang kerap menghambat program. Beberapa rekomendasi kunci yang mengemuka antara lain pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria, percepatan kebijakan Satu Peta, dan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di DPR RI untuk penyelesaian konflik.
Pernyataan ini mengikuti hasil rapat percepatan reforma agraria yang digelar pada Rabu (24/9). Rapat tersebut menghadirkan perwakilan dari Kemenhut, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Desa PDT, Kementerian BUMN, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), serta organisasi masyarakat.
Dalam forum yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, itu, KPA dan organisasi rakyat menyampaikan sejumlah masukan kritis. Mereka mendorong koreksi terhadap ketimpangan distribusi tanah dan pembangunan ekonomi di 1,7 juta hektare Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). Tekanan juga diberikan untuk segera merealisasikan badan pelaksana dan pansus khusus di DPR guna memastikan percepatan program.
