GAZA, Newsantara.co — Hamas menyatakan proses pertukaran tahanan dengan Israel berdasarkan kesepakatan gencatan senjata akan dimulai pada Senin (13/10/2025). Pengumuman ini disampaikan langsung oleh pejabat senior Hamas, Mousa Abou Marzouq, melalui siaran televisi pada Jumat (10/10/2025).
Abou Marzouq menegaskan bahwa Hamas akan menjalankan proses penyerahan tahanan tanpa unsur militerisasi atau perayaan publik. Fase pertama gencatan senjata ini sendiri telah resmi berlaku mulai Jumat siang waktu setempat.
Rincian Kesepakatan dan Proses Pembebasan
Berdasarkan dokumen kesepakatan yang beredar, Hamas berkomitmen membebaskan seluruh sandera Israel yang masih hidup dalam jangka waktu 72 jam setelah Israel meratifikasi perjanjian. Kelompok ini juga akan memberikan semua informasi mengenai sandera yang tewas kepada sebuah mekanisme bersama yang melibatkan Turki, Qatar, Mesir, dan Komite Palang Merah Internasional (ICRC).
Data Israel memperkirakan sebanyak 48 warganya masih menjadi sandera di Gaza, dengan 20 orang di antaranya diyakini masih hidup. Di sisi lain, lebih dari 11.100 warga Palestina saat ini mendekam di penjara-penjara Israel, dengan berbagai laporan menyebutkan kondisi penyiksaan, kelaparan, dan pengabaian medis.
Posisi Tawar Hamas dan Proses Perdamaian
Abou Marzouq mengungkapkan bahwa Hamas memiliki posisi tawar yang kuat dalam perundingan. Dia menuding Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kerap menggunakan isu tahanan untuk membenarkan kelanjutan perang di Gaza.
Pejabat Hamas itu juga mengonfirmasi bahwa pasukan Israel telah mundur hingga ‘garis kuning’, namun masih menguasai 53 persen wilayah Jalur Gaza. Menurutnya, garis penarikan pasukan yang ditetapkan Israel bersifat tidak akurat dan sewenang-wenang.
Abou Marzouq menegaskan penolakan Hamas terhadap keberadaan Israel di wilayah yang saat ini mereka kuasai. Dia juga mengungkapkan bahwa Amerika Serikat telah mengirim pasukan untuk memantau pelaksanaan gencatan senjata, meskipun tidak akan ditempatkan di wilayah Gaza.
Tahap selanjutnya dari perundingan akan difokuskan pada ‘proyek nasional’ dan diskusi mengenai kemungkinan penempatan pasukan penjaga perdamaian di Gaza dan Tepi Barat. Hamas saat ini terus bekerja sama dengan para mediator untuk memastikan pembebasan para pemimpin Palestina yang ditahan Israel.
