PONTIANAK, Newsantara.co — Kerusakan lingkungan hutan yang semakin luas di Kalimantan Barat (Kalbar), menjadi kekhawatiran semakin parahnya ancaman bencana di daerah Kalbar. Untuk itu, Jaringan Pengawasan Independen Kehutanan (JPIK) Kalbar melaksanakan Pertemuan Daerah (Perda) untuk memperkuat kelembagaan dengan reorganisasi pemantauan hutan independen di Kalbar.
Perwakilan Organisasi yang tergabung di JPIK Kalbar Baruni Hendri mengatakan organisasi JPIK Kalbar sebenarnya bukan kali pertama terbentuk, karena sebelumnya sudah ada dalam bentuk perwakilan Focal Point. Namun Perda kali ini ada upaya untuk lebih memperkuat kembali organisasi JPIK Kalbar dengan dibentuknya struktur kepengurusan baru dan penambahan berbagai elemen masyarakat independen kehutanan.
Kondisi saat ini di Kalbar yang awalnya terdapat 14 juta hektar luas wilayah hutan, namun saat ini hanya tersisa tutupan hutan tinggal 5 juta hektar, sisa 30 persen yg tersisa, artinya kondisi di Kalbar ini sudah darurat deforestasi.
Berkaca pada Sumatera, menurut Baruni, saat ini bencana di tiga provinsi di Sumatera itu jadi peringatan di Kalbar. Bahwa situasi yang seperti di Sumatera itu, ia khawatirkan bukan tidak mungkin juga akan terjadi di Kalbar.
“Karena itu, kami melihat perlunya penguatan kinerja pengawasan perhutanan,” katanya, Jumat (16/1/2026).
 |
Kedua, papar dia, JPIK Kalbar perlu fokus pada soal penguatan baseline data yang akan memperkuat dalam mengambil kebijakan, terutama dalam memperbaiki pengelolaan hutan di Kalbar. Karena kerja kerja pengawasan, pemantauan dan rehabilitasi yang saat ini sebenarnya sudah agak terlambat, tapi paling tidak bisa dipercepat untuk dilakukan perbaikan.
Sementara itu, kebijakan negara dan pemerintah daerah kini terkesan lamban dan abai atas fakta kerusakan hutan di lapangan. Maka ia melihat JPIK perlu diperkuat terutama ketika berhadapan dengan hukum. “Apalagi ketika presiden justru berkampanye pembukaan lahan sawit demi memperkuat ekonomi nasional. Karena pelajaran di sawit yang ada di Sumatera, pembukaan lahan sawit jadi salah satu penyebab bencana banjir bandang yang baru-baru ini terjadi di tiga provinsi di Sumatera, seperti Aceh, Sumut dan Sumbar,” paparnya.
Direktur Eksekutif Nasional, Muhammad Ichwan mengapresiasi upaya jaringan JPIK Kalbar menyelenggarakan Pertemuan Daerah dalam rangka memperkuat jaringan dan posisi strategis di daerah. Saat ini, ungkap dia, JPIK sudah memiliki 500an anggota dengan 25 perwakilan JPIK di daerah dan sekitar 60an organisasi dan lembaga yang tergabung dalam JPIK. Ichwan mengatakan JPIK memang selama ini terfokus pada pemantauan independen pada pengelolaan hutan di Indonesia.
Kedepannya, pesan dia, untuk JPIK Kalbar bukan hanya pembentukan kepengurusan, tapi juga penguatan posisi strategis organisasi. Sehingga, keputusan organisasi JPIK Kalbar bisa membawa progres perbaikan perhutanan di daerah. Saat ini, ditingkat nasional pihaknya sedang memperkuat ideologi organisasi.
Hal yang tidak kalah penting, paparnya, adalah strategi kampanye pemantauan kehutanan. Karena itu, kerja-kerja JPIK tidak hanya pengawasan ke sisi penegakkan hukum tapi juga pemahaman soal perhutanan di masyarakat.
Penggunaan media sosial jadi sangat penting saat ini terutama di media digital. Mau tidak mau dunia digital sangat penting untuk kampanye perbaikan perhutanan di Kalbar.
“Kami di pusat sudah membuat modul Training of Trainer organisasi dan nanti akan ada TOT untuk kepengurusan di daerah. Kedepannya target organisasi bagaimana JPIK menjadi mitra strategis dan relevan dalam menjawab sektor sektor kehutanan di setiap daerah,” ujarnya.
