JAKARTA, Newsantara.co – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menolak permintaan Danantara agar pemerintah menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Purbaya menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban finansial proyek tersebut.
“Mereka sudah memiliki manajemen sendiri dan dividen yang rata-rata mencapai Rp80 triliun per tahun. Mereka harus mengelola dari situ, jangan kembali ke pemerintah,” tegas Purbaya dalam keterangan video pada media gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).
Ia menekankan bahwa setelah pembentukan Danantara, dividen BUMN tidak lagi masuk ke kas negara, sehingga badan itu harus menanggung risikonya sendiri.
Penolakan ini menanggapi dua opsi yang diajukan Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, sebelumnya. Dony menyatakan pihaknya sedang mengkaji penambahan modal atau penyerahan infrastruktur KCIC kepada pemerintah.
“Kami mencari solusi terbaik dengan mempertimbangkan keberlanjutan KAI sebagai pemimpin konsorsium,” ujar Dony di Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Proyek KCJB yang menelan biaya US$7,27 miliar atau setara Rp118,4 triliun ini, mengalami pembengkakan biaya signifikan dari rencana awal US$5,5 miliar. Sebanyak 75% dari tambahan biaya ini ditutup dengan pinjaman baru dari China Development Bank.
Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani menambahkan, proses restrukturisasi utang dengan mitra China masih berlangsung. “Kita ingin reformasi sistem pembiayaan secara keseluruhan agar masalah serupa tidak terulang di masa depan,” pungkas Rosan.
