NEWSANTARA.CO, Washington D.C. – Di tengah gemuruh mesin perang di Timur Tengah, Amerika Serikat kini menghadapi “medan tempur” kedua di dalam negerinya sendiri. Ribuan demonstran membanjiri jalanan ibu kota sejak Minggu pagi (29/3/2026), mengusung narasi tunggal yang sangat tajam: “No King” (Bukan Raja).
Pakar Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (Unpad), Dr. Teuku Rezasyah, menagatakan “Gerakan ‘No King’ di Amerika Serikat menunjukkan adanya luka dalam di masyarakat AS yang lelah dengan biaya perang yang membengkak sementara ekonomi domestik mereka tercekik. Bagi Indonesia dan negara-negara non-blok, ketidakstabilan di Washington ini adalah alarm bahwa AS sedang mengalami krisis legitimasi internal.
“Jika Trump mengabaikan protes ini dan tetap memaksakan invasi darat ke Iran, kita akan melihat perpecahan sosial di Amerika yang jauh lebih parah daripada era Perang Vietnam,” ujarnya, Selasa (2/4/2026).
Gerakan ini bukan sekadar protes anti-perang biasa; ia telah menjadi api dalam sekam yang mengancam stabilitas pemerintahan Presiden Donald Trump di tengah rencana invasi besar-besaran ke Iran.
Simbol Perlawanan Terhadap Otoritarianisme
Slogan “No King” lahir dari akumulasi kekecewaan publik terhadap kebijakan luar negeri Trump yang dinilai berjalan tanpa kontrol Kongres. Para demonstran menuduh Trump menggunakan kekuasaan eksekutif secara absolut untuk menyeret AS ke dalam “perang abadi” yang baru.
“Kami tidak memilih seorang Raja untuk mengirim anak-anak kami ke Teheran demi obsesi pribadi,” teriak salah satu orator warga Amerika dari salah satu massa demonstran di depan Lincoln Memorial.
Poster-poster bergambar mahkota yang dicoret merah mendominasi pemandangan, melambangkan penolakan terhadap apa yang mereka sebut sebagai “Kediktatoran Perang.”
Api dalam Sekam di Gedung Putih
Narasi “No King” ini telah memicu keretakan internal di Washington. Beberapa laporan dari dalam Gedung Putih menyebutkan adanya ketegangan antara faksi militer loyalis dan para penasihat politik yang khawatir elektabilitas Trump akan hancur akibat protes ini.
Dampak dari gerakan ini mulai terasa pada kebijakan strategis:
Hambatan Anggaran: Kongres kini semakin sulit menyetujui pendanaan tambahan untuk operasi darat di Iran karena tekanan konstituen di daerah masing-masing.
Krisis Moral: Laporan mengenai kelelahan mental prajurit AS di lapangan semakin diperparah dengan berita bahwa keluarga mereka di rumah ikut turun ke jalan menentang perang.
Diplomasi yang Terdesak: Di bawah tekanan demo “No King”, tim diplomatik AS kini mulai melunakkan retorika mereka dan secara aktif mencari jalur negosiasi melalui perantara Pakistan dan Qatar.
Pakar Geopolitik dan Hubungan Internasional dari University of Chicago, Prof. John Mearsheimer, menilai warga Amerika Serikat saat ini sedang menyaksikan benturan hebat antara doktrin ‘America First’ versi militeristik dengan realitas demokrasi akar rumput.
Narasi ‘No King’ bukan sekadar soal anti-perang, tapi protes terhadap penggunaan kekuasaan eksekutif yang melampaui batas konstitusi untuk membiayai operasi di Selat Hormuz.
“Gedung Putih harus sadar bahwa senjata tercanggih sekalipun tidak akan berguna jika rakyat di belakangnya menolak untuk mendukung pembiayaannya. Ini adalah api dalam sekam yang bisa membakar rencana besar Pentagon dari dalam,” ujar John.
Dampak Global
Dunia internasional memperhatikan dengan seksama. Iran menggunakan momentum demo ini sebagai bahan propaganda untuk menunjukkan bahwa rakyat Amerika sendiri tidak mendukung pemerintahannya. Sementara itu, bursa saham Wall Street dilaporkan bergejolak karena ketidakpastian politik di dalam negeri AS yang semakin tidak terkendali.
Saat ini, aparat keamanan telah menyiagakan National Guard di titik-titik vital Washington. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah AS mampu memenangkan perang di Iran, melainkan apakah pemerintahan Trump mampu memadamkan api perlawanan rakyatnya sendiri sebelum semuanya terlambat.
