Penyandang Disabilitas harus Miliki Peluang Sama Kerja di Sektor Formal

JAKARTA, Newsantara.co — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mendesak pemerintah pusat dan daerah mempercepat implementasi kebijakan lapangan pekerjaan formal yang berpihak pada 22 juta lebih penyandang disabilitas di Indonesia. Desakan ini disampaikan dalam momentum Hari Disabilitas Internasional, menyoal kesenjangan akut di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial.

Ketika bicara 22 juta jiwa, disabilitas bukan lagi isu pinggiran, melainkan agenda strategis nasional yang mendesak,” tegas Netty, yang juga Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas, Rabu (3/12/2025).

Data yang memprihatinkan mengemuka dalam paparannya. Rata-rata lama sekolah penyandang disabilitas hanya 7,57 tahun, dengan 20–25 persen tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Akses ke perguruan tinggi pun stagnan di bawah 3 persen.

Dengan kondisi ini, mustahil kita mengharapkan mereka bersaing di pasar kerja. Ini adalah persoalan struktural yang menghambat mobilitas sosial,” tegasnya.

Di sektor ketenagakerjaan, tingkat partisipasi kerja penyandang disabilitas hanya 23 persen, dengan 70 persen di antaranya terperangkap di sektor informal yang rentan. Netty menekankan, perluasan lapangan kerja inklusif di sektor formal merupakan keharusan.

Tantangan tak kalah berat datang dari stigma dan kekerasan sosial. Netty mengungkap, 37 persen penyandang disabilitas mengalami kekerasan psikis, disusul kekerasan fisik (22 persen), serta kekerasan seksual dan ekonomi.

Stigma bahwa disabilitas adalah aib masih kuat, bahkan berujung pada pengasingan. Ini harus diakhiri. Mereka adalah manusia utuh dengan hak, martabat, dan potensi yang sama,” serunya.

Netty menggarisbawahi, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sudah ada, namun eksekusinya di lapangan masih jauh dari optimal.

Regulasi tidak boleh hanya jadi dokumen. Pemerintah harus konkret memperkuat layanan, mengalokasikan anggaran yang memadai, dan menjalankan program inklusif yang menyentuh akar masalah. Waktunya untuk aksi nyata,” pungkas Netty menutup pernyataannya.