JAKARTA — Presiden Jokowi mengundang makan siang dengan dua ketua umum ormas Islam terbesar di Indonesia, Said Aqil Sirad dan Haidar Nasir, Rabu dan Jumat (11 dan 13/1). Walaupun undangan dua ketua umum itu tidak bersamaan, namun lobi politik ala makan siang itu sukses mengkomunikasikan program yang ditawarkan pemerintah kepada dua ormas Islam terbesar itu.
Kepada Ketua Umum PB NU Said Aqil Siradj, Presiden Jokowi menegaskan penguatan program deradikalisasi. Menurut presiden persoalan terkait radikalisme dan intoleransi kerap kali dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan tujuan merapuhkan pondasi kebangsaan yang selama ini telah terjalin kuat.
Said mengakui kondisi saat ini radikalisasi semakin menguat. Ideologi transnasional yang bersifat ekstrim-radikal semakin menguat seiring perkembangan teknologi informasi lewat media sosial sebagai instrumen penyebarannya.
“Presiden menyampaikan, bagaimana caranya untuk menangkal itu semua. Saya jawab, pertama faktor pemahaman agama yang kurang sempurna, dangkal, dan tidak mendalam” jelas Said.
Karena itu, kata Said, Presiden ingin program deradikalisasi di pesantren, melalui kurikulum Islam yang ramah dan moderat. Kepada Presiden Jokowi, Said menyorot mulainya dominasi kelompok tertentu yang menyampaikan Islam dengan marah-marah dan eksklusif (tertutup) sehingga membuat wajah Islam terkesan kaku dan garang.
“Eskalasi radikalisme di media sosial yang semakin meningkat. Bahkan medsos dijadikan alat untuk memfitnah dan menyebarkan berita bohong (hoax). Karena itu, mengampanyekan Islam ramah dan toleran di medsos merupakan langkah mendesak saat ini,” kata Said.
Sedangkan komunikasi Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haidar Nashir membahas terkait upaya mengatasi kesenjangan sosial dan juga ekonomi di Tanah Air.
“Saya dengan Presiden secara fokus sesuai dengan karakter Muhammadiyah membicarakan tentang bagaimana membangun Indonesia yang berdaulat dan berkeadilan sosial. Jadi kita membahas betapa satu di antara problem besar bangsa kita ini adalah kesenjangan sosial dan ekonomi,” kata Haedar di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/1).
Menurut Haedar, akibat tingkat kesenjangan sosial yang tak merata menimbulkan sejumlah masalah dalam masyarakat. Karena itu, Muhammadiyah mendorong pemerintah mencari terobosan mengatasi masalah kesenjangan melalui kebijakan-kebijakan negara.
“Bagaimana sekarang mencari terobosan dan kami juga mendorong itu yang disebut dengan new economic policy juga termasuk di dalamnya new public policy,” ucap dia.
Lebih lanjut, dalam pertemuan ini, Presiden Jokowi dan Haedar juga menyoroti masalah penguasaan lahan tanah yang akan dijadikan sebagai aset negara yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah, kata Haedar, perlu berupaya melindungi masyarakat serta memberikan manfaat kekayaan alam untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Kemudian juga dalam konteks itu bahwa tidak mungkin membangun kesejahteraan rakyat itu kalau juga tidak didukung oleh kekuatan-kekuatan politik, kekuatan-kekuatan masyarakat yang memang untuk ikut menjadikan republik ini menjadi republik yang mensejahterakan, melindungi, dan memajukan rakyat,” ujar Haedar.
Muhammadiyah, kata dia, telah turut memberdayakan masyarakat di Papua melalui penguasaan lahan demi memberikan manfaat kepada masyarakat setempat. Tak hanya itu, masyarakat setempat juga mendapatkan pembinaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan.
Agar tercipta keadilan sosial, Haedar menyampaikan perlu adanya keberpihakan dari masyarakat kelas atas untuk mendorong masyarakat kecil tumbuh. Lebih lanjut, lembaga yang ada di masyarakat juga diperlukan untuk melindungi rakyat dari berbagai kegiatan ekonomi yang justru merugikan.
“Coba lihat warung-warung kecil di hampir setiap sudut tanah air kita ini kan terdesak oleh berbagai macam waralaba yang begitu ekspansif kan. Sementara kalau mereka sudah tidak punya warung kecil mau apa?” kata dia.
Ia juga mencontohkan, terpinggirkannya masyarakat kecil akibat pembangunan perumahan yang semakin meluas di berbagai daerah. Dalam hal ini, Haedar meminta agar pemerintah menata ulang tata ruang sekaligus lahan di seluruh daerah.
Haedar menegaskan, Muhammadiyah siap membantu pemerintah mengatasi berbagai permasalahan kesenjangan sosial ini melalui perguruan tinggi, rumah sakit, dan lembaga-lembaga ekonomi yang dimiliki.
Menurut dia, usulan dari Muhammadiyah untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial melalui program pemberdayaan tersebut telah disetujui oleh presiden. Nantinya, kata dia, Jokowi akan merumuskan dan memetakan masalah ini dalam kebijakan-kebijakannya. (Bus)
