ISTANBUL, Newsantara.co — Kelompok Hamas menyatakan kesepakatan atas prinsip-prinsip utama usulan gencatan senjata yang diusung mantan Presiden AS Donald Trump. Menyambut hal itu, Trump mendesak Israel agar menghentikan pengeboman di Gaza secara langsung untuk menyelamatkan sandera.
Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Jumat (3/10/2025), Pejabat Senior Hamas Mousa Abu Marzouk menegaskan komitmen kelompoknya terhadap garis besar rencana perdamaian itu.
“Kami siap menyerahkan senjata kepada negara Palestina di masa depan,” jelas Abu Marzouk, seraya menekankan masa depan Palestina merupakan urusan seluruh bangsa, bukan keputusan sepihak Hamas.
Di platform Truth Social, Trump membalas pernyataan Hamas. “Israel harus segera menghentikan pengeboman di Gaza agar para sandera bisa diselamatkan dengan aman dan cepat!” tulis Trump. Ia menambahkan bahwa langkah ini penting untuk menciptakan perdamaian langgeng di Timur Tengah.
Kesepakatan Tanpa Penyerahan Senjata
Namun, Hamas dengan tegas menolak mengaitkan gencatan senjata dengan penyerahan senjata mereka saat ini. Juru bicara Hamas di Lebanon, Walid Kilani, menegaskan hal tersebut pada Sabtu (4/10/2025).
“Sikap kami jelas dan tegas: selama pendudukan berlanjut, perlawanan akan terus ada. Penyerahan senjata hanya mungkin dilakukan setelah negara Palestina yang berdaulat berdiri dengan kewenangan penuh dan tentara nasional,” tegas Kilani.
Kilani menambahkan bahwa fokus utama Hamas adalah tercapainya gencatan senjata, sementara poin-poin lain seperti pemerintahan Gaza dan perlucutan senjata merupakan keputusan yang harus melibatkan seluruh rakyat Palestina, bukan hanya Hamas.
Poin-Poin Kunci Rencana Trump
Gedung Putih telah merilis dokumen rinci rencana Trump pada 29 September, yang mencakup:
- Gencatan Senjata Segera: Diikuti dengan penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza.
- Pertukaran Tahanan: Pembebasan 48 sandera Israel dalam 72 jam, ditukar dengan ratusan tahanan Palestina.
- Masa Depan Gaza: Gaza akan menjadi zona bebas senjata di bawah pemerintahan transisi teknokrat, diawasi badan internasional.
Meski menyambut positif, Hamas melalui saluran resminya menyatakan masih memerlukan kejelasan pada beberapa poin, menekankan bahwa isu strategis harus ditentukan melalui konsensus nasional.
